Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, mengusulkan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai Indonesia

NAGA333 - Lembaga ini diharapkan menjadi sektor utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan penegakan hukum serta menjaga keamanan dan keselamatan di laut. "Kami perlu membentuk Penjaga Laut dan Pantai Indonesia sebagai sektor utama yang memiliki tugas dan wewenang penuh dalam penegakan hukum di laut," kata Lodewijk dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Lodewijk menekankan pentingnya pembentukan lembaga baru dengan kewenangan penuh untuk meningkatkan efektivitas sistem keamanan maritim Indonesia. "Kita perlu menghindari kondisi di mana hanya koordinasi yang dilakukan, sehingga keamanan menjadi tanggung jawab Bakorkamla, yang telah dinilai tidak berfungsi dengan optimal," ujarnya. Ia menyebutkan bahwa Bakamla tidak memiliki dasar hukum untuk menindak pelanggaran di laut, mengacu pada ketidaksesuaian antara Perpres No. 178 Tahun 2014 dan Undang-Undang yang mengatur pelayaran dan kelautan, sebagaimana dilaporkan oleh NAGA333.

Menurut Lodewijk, Undang-Undang memberikan kewenangan penegakan hukum di laut kepada beberapa instansi seperti TNI AL, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Jika Perpres ini diuji yudisial, kemungkinan besar akan dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi," tambahnya. Oleh karena itu, Lodewijk menekankan perlunya regulasi yang jelas untuk mendukung pembentukan Sea and Coast Guard, terutama dalam hal koordinasi dan penegakan hukum. "Kita butuh regulasi khusus yang terintegrasi untuk mengelola keamanan laut, termasuk merumuskan rancangan undang-undang tentang keamanan laut," ujarnya.